PERURI Code Sebagai Pilar Regulasi
Dalam ekosistem dokumen digital Indonesia, PERURI Code bukan hanya teknologi pemindaian. Ia adalah instrumen kepatuhan yang diatur dan diawasi oleh regulator. Setiap
dokumen bernilai tinggi—jaminan, kontrak, hingga polis asuransi—wajib menyertakan kode keamanan ini untuk memenuhi standar Bank Indonesia dan regulasi nasional.

Kenapa Regulasi Penting?
- Kekuatan Hukum – PERURI Code memastikan dokumen digital diakui sah oleh sistem hukum dan regulator.
- Kepatuhan Multi-Sektor – Dari pengadaan barang/jasa, perbankan, hingga asuransi, semua pihak tunduk pada standar yang sama.
- Transparansi Publik – Siapa pun bisa memverifikasi keaslian dokumen melalui kanal resmi, mempersempit ruang manipulasi.

Contoh Nyata: 8 Detail Dokumen Jaminan dalam PERURI Code
Agar dapat diverifikasi dengan sah, sebuah dokumen jaminan wajib menampilkan 8 komponen utama dalam PERURI Code:
1 Nama penerbit jaminan
2 Nomor jaminan
3 Nilai jaminan
4 Tanggal penerbitan
5 Tanggal berakhir
6 Nama penjamin (misalnya bank/asuransi)
7 Nama penerima jaminan (bouwheer/pihak pemilik proyek)
8 Status keabsahan (Valid/Expired/Revoked)

Tantangan Kepatuhan bagi Eksekutif
1. Audit & Governance – Bagaimana memastikan seluruh dokumen sesuai aturan lintas otoritas?
2. Integrasi Sistem – Apakah platform internal perusahaan sudah mendukung PERURI Code secara otomatis?
3. Manajemen Risiko – Tanpa PERURI Code, risiko pemalsuan dan sanggahan hukum meningkat drastis.

Dampak Strategis
- Bagi Pemerintah: Menekan kebocoran anggaran dengan dokumen yang lebih sulit dipalsukan.
- Bagi Bisnis: Meningkatkan kredibilitas di mata regulator, investor, dan mitra global.
- Bagi Publik: Memberi akses verifikasi instan, memperkuat kepercayaan sosial terhadap ekosistem digital.

Visi Ke Depan

Regulasi ke depan akan menuntut interoperabilitas global. PERURI Code berpotensi dipadukan dengan blockchain untuk jejak transaksi, AI untuk deteksi anomali, dan standar
internasional untuk perdagangan lintas negara.

Kesimpulan
PERURI Code bukan hanya soal teknologi, melainkan komitmen kepatuhan. Dengan menjadikannya standar dalam setiap dokumen digital, organisasi tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang yang menjadi fondasi ekonomi digital Indonesia